Menjaga Kedaulatan Budaya

Re-Publish Tulisan Jadul (part 7)
Ini adalah tulisan yang paling berkesan, saya buat secara tidak sengaja ditengah kemelut Budaya Indonesia-Malaysia pada 22 Agustus 2009 dan mendapat apresiasi dari dosen-dosen Fakultas Hukum dan Fisip Unlam. Dan Banjarmasin Post menerbitkannya pada 29 Agustus 2009 di kolom Opini.

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah petikan dari Alinea ke-4 dalam pembukaan UUD 1945 yang menyuratkan tujuan nasional bangsa Indonesia.

17 Agustus 1945, Bapak Bangsa menyatakan kemerdekaan Indonesia, artinya sejak saat itu kita menjadi bangsa yang berdaulat. Menurut Hugo Grotius dalam bukunya De Iure Belli Ac Pacis kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri.  Sebagai bangsa yang merdeka tentu kita memiliki kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan juga kedaulatan budaya dll.

Menata Ulang Hukum Indonesia

Re-Publish Tulisan Jadul (part 6)
Tulisan ini juga sudah dikirim ke Banjarmasin Post pada tanggal 16 Desember 2009, tapi tidak dimuat juga :(


Selayaknya hukum dibuat sebagai sebuah perjanjian dalam suatu tatanan masyarakat. Hukum ada untuk melindungi manusia dari pelbagai benturan kepentingan yang terjadi bagi setiap orang, tidak peduli ia kaya atau miskin, bahkan kedudukan atau status sosial lainnya, hukum ada untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dimanakah letak keadilan itu sesungguhnya?

Miris hati ketika mencermati perkara hukum yang membelit “rakyat kecil” di negeri ini. Kasus pencurian kakao, semangka, kapas dan berbagai perkara serupa yang akhir – akhir ini senantiasa menghiasi layar kaca membuat kita bertanya-tanya, dimanakah hukum yang adil itu? Kalau merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku secara legal formal, mereka jelas bersalah. Namun mengapa sebagian besar masyarakat justru menilai ini tidak adil, mengingat disaat yang bersamaan penegakan hukum atas perkara yang sangat besar seperti kasus korupsi dan mafia peradilan yang melibatkan oknum pejabat dan konglomerat seakan sulit dilaksanakan.  Salahkah jika kita menganggap bahwa hukum seakan memiliki jarak dengan rasa adil bagi masyarakat?

Mengganyang Para Koruptor

Re-Publish Tulisan Jadul (part 5)
Tulisan ini sudah dikirim ke Banjarmasin Post pada tanggal 12 Desember 2009 untuk kolom Opini, tapi tidak dimuat :(

Peringatan Hari Antikorupsi Se-dunia memang telah berlalu pada 9 desember tadi. Namun semangat perjuangan melawan korupsi tidaklah terhenti disitu. Tidak hanya mahasiswa yang melakukan demonstrasi, berbagai elemen masyarakat pun tidak mau kalah dengan mengerahkan massa yang tidak sedikit. Beragam aksi dan gaya diperlihatkan dalam menyampaikan kritik, saran dan hujatan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah yang dicap tidak becus menangani korupsi.

Ada yang spesial dari peringatan Hari Antikorupsi se-dunia tahun ini. Tidak lain adalah karena pernyataan kekuatiran Presiden RI bahwa aksi 9 desember ini akan berakhir rusuh dan membuat singgasana kekuasaannya “bergoyang”. Kekuatiran yang tidak terbukti tersebut memang sangat berlebihan dan terkesan malah menakut-nakuti masyarakat. Padahal tugas presiden adalah membuat negara ini menjadi aman dan tenang, bukan sebaliknya malah membuat panik.

Apa yang menjadi sebab aksi tahun ini begitu menarik untuk dicermati?

Ramadhan : Tutup THM Selamanya

Re-Publish Tulisan Jadul (part 4)
Tulisan ini dimuat di Kolom Mereka Bicara, Harian Umum Banjarmasin Post tanggal 26 Agustus 2009

Bulan Ramadan telah tiba, artinya inilah saat umat muslim menunaikan ibadah puasa. Ada beberapa hal yang menarik terkait bulan puasa ini, di Banjarmasin misalnya terdapat Perda Bulan Ramadan yang melarang restoran / warung makan buka pada jam tertentu. Ada satu hal lagi yang menarik, yaitu dilarangnya Tempat Hiburan Malam (THM) beroperasi selama bulan Ramadan. Lalu apa hubungannya puasa dan THM (baca: diskotik)?

Keberadaan THM di daerah yang kelihatannya sangat relijius ini sarat memicu pro dan kontra. THM inilah salah satu penyebar dan penyalur paham pecinta dunia (hedonis), narkoba dan seks bebas. Sungguh suatu hal yang tidak mungkin bisa disanggah lagi. Dalam konteks bulan Ramadan, pemerintah melarang THM beroperasi guna menghormati kesucian serta ketenangan dalam berpuasa. Kita patut bersyukur mempunyai kepala daerah yang taat dalam beribadah serta tanggap dalam setiap permasalahan.

Memilih Perguruan Tinggi : Mau dan Mampu

Re-Publish Tulisan Jadul (part 3)
Tulisan ini dimuat di Kolom Mereka Bicara, Harian Umum Banjarmasin Post tanggal 22 Juni 2009


Setelah lulus UAN, pelajar SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya di perguruan tinggi menghadapi kebingungan dalam memilih tempat kuliah yang ingin dimasuki. Biaya kuliah, mutu pendidikan serta prospek mendapatkan pekerjaan setelah lulus adalah pertimbangan utama dalam memilih perguruan tinggi. Selama ini perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi pilihan utama calon mahasiswa karena biaya kuliah masih terjangkau meskipun mutunya tidak selalu lebih baik dari perguruan tinggi swasta (PTS).

Persaingan memasuki PTN terbilang sangat tinggi, sehingga memaksa calon mahasiswa belajar dengan giat agar dapat lulus khususnya bagi yang mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN).

Kapan Banjarmasin Raih Adipura : Berkaca Dahulu

Re-Publish Tulisan Jadul (part 2)
Tulisan ini dimuat di Kolom Mereka Bicara, Harian Umum Banjarmasin Post tanggal 17 Juni 2009

Semenjak ditetapkan sebagai kota terkotor pada tahun lalu, Banjarmasin
terus berbenah. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,
Walikota melakukan berbagai terobosan. Sebagai pemacu semangat,
Walikota pun mengusung target mendapat penghargaan Adipura. Akan
tetapi kota ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Apakah ada
yang salah ?

Sebenarnya tidak masalah dengan target meraih Adipura, tetapi